Latar Belakang

Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang mengatur antara lain tentang:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik
2. Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana
3. Informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas
4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan