Ekspose Program Pencegahan Karhutla bersama KPH Kubu Raya
October 13, 2020
Diskusi Kerjasama Pemanfaatan Hutan dalam Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan
October 16, 2020

Penyusunan Peta Jalan Pembangunan KPH Kalimantan Barat Menuju Kemandirian

Pontianak – 2 Oktober 2020, Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalimantan Barat (KPH) dibentuk sejak tahun 2017 mengikuti berpindahnya kewenangan pengurusan sektor kehutanan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah. Pembentukan Kelembagaan KPH merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari, yang memberikan manfaat sebesarnya bagikesejahteraan masyarakat. Lembaga KPH yang dibentuk berfungsi sebagai unit management terkecil yang memastikan kehadiran pemerintahan berada langsung ditingkat lapangan.

Wilayah pengelolaan oleh KPH dilakukan penyesuaian dan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 144/MenLHK/2019 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi /Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Provinsi di Provinsi Kalimantan Barat, ditetapkan sebanyak 34 unit wilayah KPH dengan rincian 28 KPHP dan 6 KPHL. Penetapan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan sebanyak 17 (tujuh belas) organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan yang diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung pada 34 (tiga puluh empat) unit wilayah KPH yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk operasional organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan tersebut didukung dengan penyediaan sumberdaya manusia yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana dan dukungan pembiayaan. Beberapa pembiayaan misalnya bersumber dari pemerintah provinsi melalui Dana Alokasi Umum, pembiayaan sumber Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) serta pembiayaan pembangunan KPH dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK). sumber pembiayaan ini merupakan dukungan potensial untuk percepatan operasionalisasi KPH dan mendorong organisasi KPH menuju Kelembagaan yang mandiri.  Pembiayaan ini harusnya dapat dioptimalkan untuk percepatan menuju KPH yang mandiri dan untuk itu penting adanya arahan pembangunan KPH yang dijadikan pedoman untuk perencanaan dan implementasi program pengelolaan hutan.

Untuk mencapai maksud tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan didukung oleh GIZ FORCLIME Kalimantan Barat menyelenggarakan Diskusi Menyusun dokumen peta jalan kemandirian KPH dengan tujuan memberikan arah dan panduan bagi pembangunan dan operasionalisasi KPH di Kalimantan Barat.  

Diawali dengan arahan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hdup dan Kehutanan yang disampaikan oleh Bapak Untad Dharmawan selaku Sekretaris Dinas LHK, dan presentasi singkat Advisor GIZ FORCLIME, dan komentar dari Penggiat Lingkungan Hidup serta kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan dokumen ini.

Diskusi yang dihadiri oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menghasilkan beberapa catatan masukan untuk arah dan panduan dalam bentuk outline peta jalan Kemandirian KPH yang akan menjadi arahan pelaksanaan program dan rencana percepatan pembangunan KPH selama periode 10 (sepuluh) tahun periode 2021-2030. Didalamnya juga memuat kondisi prasyarat, capaian dan indikator mengenai Kelembagaan KPH yang mandiri termasuk upaya-upaya yang mendukung penguatan kelembagaan KPH Kalimantan Barat berupa pengembangan sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana serta monitoring dan evaluasi implementasi roadmap. Dari diskusi ini juga disampaikan bahwa dokumen peta jalan ini diharapkan dapat menangkap pesan dan harapan para pihak yang berkepentingan tentang kehadiran kelembagaan KPH dalam pengelolaan hutan terutama dalam hal mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan.  

Pada sesi penutup Bapak Ir. Adiyani, MH Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkesempatan menyampaikan arahan tentang penyusunan dokumen Peta Jalan KPH yang harus berharmonisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD dimana diantara prioritas targetnya adalah menekankan pada pencapaian Desa Mandiri dengan Indikator Desa Membangun (IDM). Selain itu dokumen ini juga dapat menguraikan peran strategis KPH dalam kontribusi KPH isu prioritas untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, peran KPH untuk pengelolaan hutan berkelanjutan serta mendukung upaya provinsi dalam kontribusi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). (ud-arf-js)

Sharing is caring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *