Konsolidasi dan Updating Rencana Kerja Pokja PPS dalam Kontribusi Pencapaian Target Desa Mandiri Kalimantan Barat

Pontianak – 19 Agustus 2020
Perhutanan sosial merupakan program nasional dalam rangka memperkuat tata kelola hutan dengan memperkuat peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pemerintah provinsi kalimantan barat sangat aktif dalam kontribusi pencapaian target nasional dimaksud.

Sejak diluncurkan program ini, secara aktif pemerintah Kalimantan Barat merespon dengan membentuk kelompok kerja percepatan perhutanan sosial dalam rangka mensinergikan dan mengharmonisasikan semua inisiatif dalam upaya percepatan langkah dan fasilitasi pemberian ijin kelola perhutanan sosial.

Dengan tujuan perbaruan informasi dan data perkembangan perhutanan sosial di Kalimantan Barat dan penyesuaian rencana prioritas target pokja tahun 2020 yang masih tersisa selama 4 bulan, Dinas LHK didukung oleh GIZ FORCLIME menyelenggarakan f melakukan pertemuan pokja PPS Kalbar, yang diawali dengan konsolidasi tim sekretarat Pokja PPS yang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2020.

Hingga sekarang tidak kurang dari 167 ijin perhutanan sosial yang telah diterbitkan dengan luas mencapai 281.000 Ha ha untuk semua skema perhutanan sosial baik Hutan Desa  (HD), Hutan Adat (HA), Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) and Kerjasama Kemitraan. Langkah lanjut setelah terbitnya perijinan adalah memastikan fasilitasi kepada lembaga masyarakat baik untuk tata kelola wilayah, tata kelola kelembagaan, tata kelola usaha untuk kemanfaatan dari perijinan yang diberikan dari sisi ekonomi, keselerasan sosial dan keberlanjutan manfaat ekologi dalam skema-skema yang telah dikembangkan.

Pertemuan mengundang peserta sebanyak 22 (dua puluh dua) orang anggota sekretariat pokja yang berasal dari perwakilan pemerintah seperti Dinas LHK, Bappeda, Dinas Pemerintahan Desa Balai Bsar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum dan lembaga penggiat perhutanan sosial berdasarkan SK Gubernur Nomor 525/DLHK/2020 tentang Pembentukan Pokja dan Sekretariat Percepatan dan Penguatan Perhutanan Sosial, yang diawali dengan pengarahan dan pembukaan oleh Bapak Ir. Adiyani, MH yang menyampaikan tentang program perhutanan sosial dan bagaimana peran pokja ini dalam melaksanakan tugasnya yang harus selaras dengan pencapaian target visi misi Gubernur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pembahasan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Pokja Perhutanan Sosial yang menyampaikan tentang Evaluasi Proses Perhutanan Sosial Kalbar, Kepala  Balai besar Taman Nasional tentang Perhutanan Sosial untuk Program kemitraan Konservasi dan Pembelajaran Pengelolaan kawasan dari Desa Nanga Lauk dalam mengakses Pembiayaan untuk Pengelolaan

Melalui diskusi, cukup banyak masukan dan respon terhadap program perhutanan sosial yang sudah dijalankan untuk menjawab tantangan pengambangan perhutanan sosial dan terutama perbaikan terhadap proses dan perluasan pelibatan parapihak dalam program ini yang dirasakan sangat  baik dan menyentuh langsung masyarakat ditingkat tapak. Hasil dari pertemuan ini disepakatinya target prioritas kerja pokja PPS hingga akhir 2020 untuk fasilitasi program perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Barat. (ud-js)