RAPAT PEMBAHASAN REVISI POKJA REDD+ KALIMANTAN BARAT

Orchadz Hotel Pontianak – 7 & 8 Juli 2020

Provinsi Kalimantan Barat telah aktif dalam kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) sejak tahaun 2012. Melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115/ BLHD/ 2012, dibentuk kelompok kerja REDD+ yang beranggotakan tidak hanya dari unsur pemerintah saja tetapi dari akademisi dan lembaga swadaya masyarakarat. Struktur POKJA REDD+ ini kemudian direvisi kembali pada tahun 2017 karena ada perubahan nomenklatur dari instansi di lingkup pemerintah Provinai Kalimantan Barat yang bertanggung jawab terhadap pokja ini seperti perubahan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Struktur POKJA REDD+ yang baru ini disahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 770/ DPRKPLH/ 2020 tanggal 27 Desember 2017.

Gabungnya urusan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi satu dinas yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020, menyebabkan kembali terjadinya perubahan nomenklatur dari susunan anggota POKJA REDD+. Selain itu dinamika perubahan kondisi regulasi serta tuntutan untuk mendukung upaya penurunan emisi melalui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu 29 % dengan upaya swadaya/sendiri dan 41 % dengan bantuan negara donor, menuntut untuk struktur POKJA REDD+ harus segera direvisi.

Untuk itu pada hari Selasa s.d Rabu tanggal 7 s.d 8 Juli 2020 bertempat di  Hotel Orchadz Pontianak, dilaksanakan rapat koordinasi POKJA REDD+ dalam rangka merevisi struktur POKJA REDD+ dan rencana akan ditingkatkan pengesahannya tidak hanya melalui Surat Keputusan tetapi pada Peraturan Gubernur sehingga lebih kuat dan dapat melaksanakan aktivitas REDD+ yang lebih luas lagi. Diharapkan kedepannya struktur POKJA ini dapat mengakomodir kebutuhan akan mekanisme REDD+ guna menggapai pembayaran berbagi hasil (Result Base Payment/ RBP) (sari dari berbagai sumber).