KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PONTIANAK- Kepala DPRKPLH Provinsi Kalimantan Barat Bapak Ir. H. Adi Yani, MH menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Dalam Penyusunan Strategi Pelaksanaan Percepatan Kemajuan dan Kemandirian Desa Di Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 19 Juni 2019 di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk tim satuan tugas indeks desa membangun untuk mempercepat kemajuan dan kemandirian desa di Kalimantan Barat. Satgas yang dibentuk tersebut akan bekerja sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 01 tahun 2019 tentang percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. BAPPEDA dan DPMD Provinsi Kalbar, akan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaannya harus dituangkan dalam RKPD dan renja OPD.

Berdasarkan data dari penelitian dan pengembangan Provinsi Kalimantan setidaknya di tahun 2019 ini ada 63 desa dari 12 kabupaten yang mengusulkan untuk menjadi desa mandiri.

Dari 63 desa tersebut ada hal yang mendasar menjadi persoalan utama desa yang sukar untuk dicapai dari indeks desa mandiri yaitu sarana prasarana dan tenaga kesehatan seperti dokter desa.

Namun demikian, sampai saat ini, dari 30 OPD yang ada, baru 7 OPD yang memasukkan program pendukung percepatan kemajuan dan kemandirian desa di Kalbar, baik di renstra maupun renja.

Dari 50 indikator yang ada harus ada kolaborasi disetiap leading sektor yang ada, baik dari pemda, kepolisian dan pihak lainnya seperti swasta untuk mempercepat peningkatan status desa baik dari desa sangat tertinggal menjadi tertinggal, dan desa tertinggal menjadi berkembang dan dari berkembang menjadi maju dan pada akhirnya bisa menjadi desa mandiri.

Untuk itu, masing-masing OPD saling berkoordinasi dengan lembaga vertikal, karena dari 50 indikator yang ada, sekitar 30 indikator menjadi kewenangan desa dan selebihnya harus ada dukungan dari pihak lainnya seperti pemda maupun instansi lainnya seperti pihak kepolisian.

Ditinjau dari Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kalimantan Barat 2018, lanjutnya, untuk desa yang berstatus sangat tertinggal terbanyak terdapat di Kabupaten Sintang yaitu sebanyak 212 desa dan desa berstatus maju terbanyak terdapat di Kabupaten Kubu Raya yaitu sebanyak 10 desa dan desa berstatus mandiri hanya satu di Kalbar yaitu Desa Sutera yang terletak di Kabupaten Kayong Utara. Untuk menaikan indeks desa tidak hanya bisa desa itu sendiri, namun harus ada campur tangan dari pemda setempat, provinsi bahkan pemerintah pusat. Program terkait Indeks Desa Membangun (IDM) yang ada di DPRKPLH Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

1. PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
   1. Sub Program :
2. Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pengaduan lingkungan hidup dalam penyelsaian pengaduan / sengketa lingkungan hidup
3. Pemantauan/pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL )
4. Operasional dan Pengembangan SIMPEDULI
5. Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan
6. Koordinasi, Pembinaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota
7. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Dokumen Pemantauan/pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) / Rencana Pemantauan Lingkungan ( RPL )
8. Updating Database Spesial AMDAL
   1. Upaya Yang dilakukan
9. Mewajibkan perusahaan dengan status dokumen lingkungan baru, ditekankan untuk membuat surat pernyataan melaksanakan kegiatan CSR
10. Mendorong pelaku usaha dalam percepatan pencapaian desa mandiri
11. Melakukan kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
12. Melakukan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi industry
13. Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup Upaya rehabilitasi lahan kritis dengan melakukan kegaitan penghijauan dan reboisasi
14. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
15. Penegakan hukum melalui pos pengaduan lingkungan hidup
16. Penilaian peringkat kinerja perusahaaan ( PROPER )
    1. PROGRAM PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN
       1. Sub Program :
17. Koordinasi  Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis )
    1. Upaya yang dilakukan :
18. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
19. Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )
    1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
       1. Sub Program :
20. Penyusunan Dokumen Infromasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
21. Penyusunan dokumen indek kualitas lingkungan hidup (IKLH)
    1. Upaya yang dilakukan :
22. Meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan kehutanan dan mengembangkan system informasi kehutanan
    1.  PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
       1. Sub Program :
23. Fasilitasi penilaian kota bersih dan teduh (Adipura)
24. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan B3
25. Pembinaan, pengelolaan sampah perkotaan melalui system 3R
26. Penyusunan kebijakan dan strategis daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
    1. Upaya yang dilakukan :
27. Sosialisasi 3R
28. Pengelolaan bank sampah
    1. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
       1. Sub Program :
29. Fasilitasi pemulihan lahan akses terbuka
30. Koordinasi pengelolaan keanekaragaman hayati Kalimantan Barat
    1. Upaya yang dilakukan :
31. Meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan kehutanan dan mengembangkan system informasi kehutanan
    1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
       1. Sub Program :
32. Pemantauan kualitas air
33. Penilaian peringkat kinerja perusahaan daerah (Properda )
    1. Upaya yang dilakukan :
34. Melakukan pemantauan kualitas air sungai secara periodic
35. Penilaian peringkat kinerja perusahaaan Daerah( PROPERDA )
    1. PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI
       1. Sub Program :
36. Pemantauan indeks kualitas udara
    1. Upaya yang dilakukan :
37. Sosialisasi Karhutla
38. Penyususnan Perda Usaha Berbasis Lahan dan Revisi Perda Karhutla
39. Pembentukan Satgas Karhutla
40. Kegiatan Simulasi penanggulangan kebakaran hutan dana lahan
41. Pemantauan data hotspot secara berkala
42. Restorasi gambut
    1. PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
       1. Sub Program :
43. Pembinaan Pelaksanaan kegiatan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
44. Pembinaan program kampong iklim
45. Pembinaan daerah Green Growth
    1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN FASILITASI RUMAH LAYAK HUNI DAN RELOKASI & PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN BIDANG PERUMAHAN
       1. Sub Program :
46. Identifikasi Perumahan Pasca Bencana
47. Sosialisasi Program Bantuan Pembiayaan Perumahan untuk Rumah Bersubsidi

Dengan ada nya program kegiatan yang ada di DPRKPLH Provinsi Kalimantan Barat, diharapkan dapat mempercepat kemajuan dan kemandirian desa yang ada di Kalimantan Barat (Tika).